Usaha Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Oleh Pemerintahan Di Kalimantan Selatan
Seiring dengan terbentuknya negara dan pemerintahan Indonesia, di aneka macam kawasan juga terbentuk pemerintahan. Bahkan, mereka telah berjuang sebelum pemerintahan di kawasan itu terbentuk.
Demikianlah, upaya pemerintah di kawasan Jakarta dalam menghadapi masuknya kembali bangsa Belanda.
Kegelisahan segera dirasakan rakyat sehabis pada bulan itu juga NICA memberlakukan Staat van Oorlog en Beleg (SOB), yaitu permakluman keadaan darurat perang.
Berbagai penangkapan mulai dilakukan dengan sasaran utama merebut kekuasaan. Untuk mencegah timbulnya kerusuhan, para pemuka mengadakan negosiasi di kantor gubernur.
Mereka berhasil menciptakan resolusi yang disampaikan kepada Residen Obermann, yang isinya antara lain berisi kegelisahan mulai melanda rakyat sebab Belanda merebut kekuasaan dari tangan orang Indonesia dan bertindak kejam.
Oleh sebab itu, rapat mengusulkan mengizinkan pengibaran bendera Merah Putih, mencegah kekejaman militer, melepaskan tahanan politik, mengadakan negosiasi di ”Majelis Pemuka Rakyat”, dan menetapkan pegawai dalam pangkatnya.
Namun, dari tawaran itu hanya pengibaran bendera yang tidak diizinkan oleh residen. Meskipun telah ada perundingan, tentara NICA tetap bergairah mengadakan pencucian untuk dapat menegakkan kembali jajahannya.
Para pemimpin perjuangan, ibarat Hadariyah M. dan Akhmad Ruslan mengadakan gerakan bawah tanah. Sementara itu, beberapa organisasi kelaskaran bersatu membentuk Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia Kalimantan (BPRIK).
Pada tanggal 29 Oktober 1945 para pemuda, ibarat Amin Effendi, Aminudin, Abd. Kadiruwan, Untung, dan Sabri mengadakan rapat untuk mengadakan serangan tanggal 2 November 1945.
Gubernur Pangeran Mohammad Noor waktu itu menyusun organisasi pemerintahan di Yogyakarta. Mulai tahun 1946, dikirimlah ekspedisi dari Pekalongan dan Tegal menuju Kalimantan yang dipimpin oleh Husin Hamzah dengan 55 orang anggota.
Dalam sebuah kejadian di Sungai Rangas dan Pangkalan Bun, Husin Hamzah gugur. Secara bergelombang kemudian dikirim ekspedisi-ekspedisi yang lain dari Jawa, antara lain rombongan PMC Kapten Mulyono dan Tjilik Riwoet.
Tugas mereka yaitu menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, di kalangan rakyat terbentuk ”Serikat Kerakyatan Indonesia” (SKI) yang dipimpin Dr. Diapari.
Tujuannya antara lain melanjutkan usaha kemerdekaan di lapangan politik. Pada tanggal 26 Februari 1946 Van Mook berusaha mengadu domba rakyat Kalimantan dengan mengundang wakil-wakil Kalimantan Selatan untuk bermusyawarah di Jakarta.
Usaha ini gagal sebab akseptor rapat banyak mempermasalahkan alasan Belanda menentukan utusan Borneo sementara di Jawa ada wakil Borneo, yaitu Ir. Pangeran Moh. Noor. Ada juga yang menginginkan semoga musyawarah itu harus dihadiri Sutan Sjahrir. Demikianlah usaha Van Mook mengalami kegagalan.
Sumber https://www.berpendidikan.com
Demikianlah, upaya pemerintah di kawasan Jakarta dalam menghadapi masuknya kembali bangsa Belanda.
Pemerintahan di Kalimantan Selatan
Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan Selatan direalisasikan dengan dikeluarkannya maklumat pendirian pemerintah Republik tanggal 10 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Pangeran Musa.Kegelisahan segera dirasakan rakyat sehabis pada bulan itu juga NICA memberlakukan Staat van Oorlog en Beleg (SOB), yaitu permakluman keadaan darurat perang.
Berbagai penangkapan mulai dilakukan dengan sasaran utama merebut kekuasaan. Untuk mencegah timbulnya kerusuhan, para pemuka mengadakan negosiasi di kantor gubernur.
Mereka berhasil menciptakan resolusi yang disampaikan kepada Residen Obermann, yang isinya antara lain berisi kegelisahan mulai melanda rakyat sebab Belanda merebut kekuasaan dari tangan orang Indonesia dan bertindak kejam.
Oleh sebab itu, rapat mengusulkan mengizinkan pengibaran bendera Merah Putih, mencegah kekejaman militer, melepaskan tahanan politik, mengadakan negosiasi di ”Majelis Pemuka Rakyat”, dan menetapkan pegawai dalam pangkatnya.
Namun, dari tawaran itu hanya pengibaran bendera yang tidak diizinkan oleh residen. Meskipun telah ada perundingan, tentara NICA tetap bergairah mengadakan pencucian untuk dapat menegakkan kembali jajahannya.
Para pemimpin perjuangan, ibarat Hadariyah M. dan Akhmad Ruslan mengadakan gerakan bawah tanah. Sementara itu, beberapa organisasi kelaskaran bersatu membentuk Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia Kalimantan (BPRIK).
Persatuan Pemuda Indonesia (PPI)
Pimpinan Republik sendiri ketika itu dipindahkan ke Pengembangan dan perlawanan cowok dijalankan melalui Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) di bawah F. Muhani dan Amin Effendi.Pada tanggal 29 Oktober 1945 para pemuda, ibarat Amin Effendi, Aminudin, Abd. Kadiruwan, Untung, dan Sabri mengadakan rapat untuk mengadakan serangan tanggal 2 November 1945.
 |
| Foto: Ir. Pangeran Moh. Noor |
Gubernur Pangeran Mohammad Noor waktu itu menyusun organisasi pemerintahan di Yogyakarta. Mulai tahun 1946, dikirimlah ekspedisi dari Pekalongan dan Tegal menuju Kalimantan yang dipimpin oleh Husin Hamzah dengan 55 orang anggota.
Dalam sebuah kejadian di Sungai Rangas dan Pangkalan Bun, Husin Hamzah gugur. Secara bergelombang kemudian dikirim ekspedisi-ekspedisi yang lain dari Jawa, antara lain rombongan PMC Kapten Mulyono dan Tjilik Riwoet.
Tugas mereka yaitu menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, di kalangan rakyat terbentuk ”Serikat Kerakyatan Indonesia” (SKI) yang dipimpin Dr. Diapari.
Tujuannya antara lain melanjutkan usaha kemerdekaan di lapangan politik. Pada tanggal 26 Februari 1946 Van Mook berusaha mengadu domba rakyat Kalimantan dengan mengundang wakil-wakil Kalimantan Selatan untuk bermusyawarah di Jakarta.
Usaha ini gagal sebab akseptor rapat banyak mempermasalahkan alasan Belanda menentukan utusan Borneo sementara di Jawa ada wakil Borneo, yaitu Ir. Pangeran Moh. Noor. Ada juga yang menginginkan semoga musyawarah itu harus dihadiri Sutan Sjahrir. Demikianlah usaha Van Mook mengalami kegagalan.
Post a Comment for "Usaha Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Oleh Pemerintahan Di Kalimantan Selatan"