Konfrontasi Politik Dan Ekonomi Dalam Upaya Pembebasan Irian Barat
Berbagai jalur diplomasi untuk pembebasan Irian Barat telah ditempuh, baik diplomasi atau negosiasi pribadi dengan pihak Belanda maupun diplomasi melalui sidang Umum PBB. Namun langkah-langkah diplomasi tersebut belum membuahkan hasil.
Hal ini dilakukan alasannya yaitu perilaku Belanda yang tetap bersikukuh untuk menguasai Irian Barat. Pembatalan kekerabatan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Undang-undang ini sekaligus sebagai penegasan terhadap pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
1) Dampak Bagi Indonesia
a) Pengusaha pribumi harus bersaing dengan pedagang gila khususnya Cina.
b) Timbulnya upaya dari pemerintah untuk menunjukkan tunjangan kepada pengusaha nasional.
c) Timbulnya perasaan anti-Cina di kalangan masyarakat Indonesia yang terjadi di beberapa kota, contohnya di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surakarta. Bangsa Indonesia berusaha melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.
2) Dampak Bagi Belanda
Banyak pengusaha Belanda di Indonesia yang menjual perusahaannya kepada pedagang Cina.
Pertama, pelarangan penerbangan KLM mendarat atau terbang di atas wilayah Republik Indonesia. Kedua, pelarangan beredarnya penerbitan dan film yang memakai bahasa Belanda.
Selain itu, pada tanggal 5 Desember 1957 pemerintah memberhentikan atau memutuskan semua acara perwakilan konsuler Belanda di Indonesia.
Nasionalisasi perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan pada bulan Desember 1958, menyangkut tujuh ratus perusahaan. Untuk mengatur nasionalisasi perusahaan tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958.
Peraturan ini dikeluarkan alasannya yaitu semenjak tahun 1957 banyak perusahaan milik Belanda secara impulsif diambil alih para buruh dan rakyat yang bekerja pada perusahaan tersebut, menyerupai Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. (N.H.M. N.V.) yang kemudian berjulukan Bank Dagang Negara; Bank Escompto milik Belanda di Jakarta; serta perusahaan Phillip dan KLM.
Provinsi Irian Barat dibuat pada tanggal 17 Agustus 1956 dengan wilayah mencakup wilayah yang masih diduduki Belanda serta tempat Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Gubernur Irian Barat yang diangkat pertama yaitu sultan Tidore, yaitu Zaenal Abidin Syah.
Sumber https://www.berpendidikan.com
Konfrontasi Politik dan Ekonomi
Secara konkret, PBB tidak sanggup menuntaskan problem Irian Barat. Hal ini mendorong bangsa Indonesia untuk menempuh jalan lain sebagai upaya membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Upaya tersebut diuraikan sebagai berikut.a. Pembubaran Uni Indonesia-Belanda Secara Sepihak
Seperti telah dijelaskan di depan, pada tanggal 3 Mei 1956 Indonesia membatalkan kekerabatan Indonesia-Belanda berdasarkan isi perjanjian KMB. Pembatalan itu dilakukan secara terpaksa alasannya yaitu bahwasanya Indonesia selalu menaati perjanjian yang ditandatangani.Hal ini dilakukan alasannya yaitu perilaku Belanda yang tetap bersikukuh untuk menguasai Irian Barat. Pembatalan kekerabatan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Undang-undang ini sekaligus sebagai penegasan terhadap pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Dampak Pembubaran Uni Indonesia-Belanda
Tidak sanggup dimungkiri pembubaran Uni Indonesia-Belanda membawa dampak, baik bagi Indonesia maupun Belanda. Dampak dari pembubaran Uni Indonesia- Belanda sebagai berikut. |
| Pembebasan Irian Barat |
a) Pengusaha pribumi harus bersaing dengan pedagang gila khususnya Cina.
b) Timbulnya upaya dari pemerintah untuk menunjukkan tunjangan kepada pengusaha nasional.
c) Timbulnya perasaan anti-Cina di kalangan masyarakat Indonesia yang terjadi di beberapa kota, contohnya di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surakarta. Bangsa Indonesia berusaha melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.
2) Dampak Bagi Belanda
Banyak pengusaha Belanda di Indonesia yang menjual perusahaannya kepada pedagang Cina.
b. Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia
Pada tanggal 2 Desember 1957 para buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda melaksanakan agresi mogok. Dalam waktu yang sama pemerintah Indonesia melaksanakan hal-hal menyerupai di bawah ini.Pertama, pelarangan penerbangan KLM mendarat atau terbang di atas wilayah Republik Indonesia. Kedua, pelarangan beredarnya penerbitan dan film yang memakai bahasa Belanda.
Selain itu, pada tanggal 5 Desember 1957 pemerintah memberhentikan atau memutuskan semua acara perwakilan konsuler Belanda di Indonesia.
Nasionalisasi perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan pada bulan Desember 1958, menyangkut tujuh ratus perusahaan. Untuk mengatur nasionalisasi perusahaan tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958.
Peraturan ini dikeluarkan alasannya yaitu semenjak tahun 1957 banyak perusahaan milik Belanda secara impulsif diambil alih para buruh dan rakyat yang bekerja pada perusahaan tersebut, menyerupai Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. (N.H.M. N.V.) yang kemudian berjulukan Bank Dagang Negara; Bank Escompto milik Belanda di Jakarta; serta perusahaan Phillip dan KLM.
c. Pembentukan Provinsi Irian Barat
Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Soasiu (Maluku Utara) dilaksanakan sehabis penghapusan kekerabatan Indonesia-Belanda.Provinsi Irian Barat dibuat pada tanggal 17 Agustus 1956 dengan wilayah mencakup wilayah yang masih diduduki Belanda serta tempat Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Gubernur Irian Barat yang diangkat pertama yaitu sultan Tidore, yaitu Zaenal Abidin Syah.
Sumber https://www.berpendidikan.com
Post a Comment for "Konfrontasi Politik Dan Ekonomi Dalam Upaya Pembebasan Irian Barat"