Pengertian, Isi Dan Rumusan Pancasila (Dasar Negara) Dalam Piagam Jakarta Tanggal 22 Juni 1945

Berikut ini ialah pembahasan perihal piagam Jakarta yang mencakup piagam jakarta, pengertian piagam jakarta, sebutkan isi piagam jakarta, perumusan piagam jakarta, rumusan pancasila dalam piagam jakarta, piagam jakarta dirumuskan oleh, tuliskan rumusan dasar negara dalam piagam jakarta, perumus piagam jakarta, piagam jakarta disusun pada tanggal.

Pengertian Piagam Jakarta

Piagam Jakarta (Jakarta Charter) ialah teks tertulis yang isinya memuat rumusan dari aturan dasar Negara Republik Indonesia.

Nama piagam Jakarta diberikan oleh salah satu tokoh Nasional 1945, Muhammad Yamin.

Piagam ini dirumuskan oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 di rumah bung Karno dan disetujui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 10-16 Juli 1945.

Setelah melalu proses yang sangat alot melibatkan dua kelompok bangsa yang besar lengan berkuasa dikala itu, kelompok Islam dan kelompok nasionalis (kebangsaan). Panitia Sembilan itu sendiri merupakan panitia kecil yang dibuat oleh BPUPKI. Piagam yang juga memuat rumusan sila Pancasila ini, selanjutnya menjadi cikal bakal lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. (Ilmusiana.com)

Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai suatu komitmen vivendi (kesepakatan luhur) yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang berisi rancangan naskah Mukadimah Undang-Undang Dasar. Pada awalnya Piagam Jakarta ini disusun untuk dijadikan sebagai teks proklamasi kemerdekaan.

Rumusan Dasar Negara Dalam Piagam Jakarta

Dalam alinea keempat Piagam Jakarta, dicantumkan rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut.

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-Nya
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hasil komitmen ini disampaikan Panitia Kecil dan Badan Penyelidik pada 10 Juli 1945. Panitia Kecil mendapatkan dengan bundar hasil rancangan Preambule (pembukaan) yang disusun oleh Panitia Sembilan.

Dalam sidang II BPUPKI pada 10 Juli 1945 telah diambil keputusan perihal bentuk negara. Hasilnya, dari 64 bunyi (karena ada beberapa anggota yang berhalangan hadir), 55 orang oke bentuk negara Republik, 6 orang menentukan bentuk kerajaan, 2 orang bentuk lain, dan 1 orang blangko (abstain).

Pada 11 Juli, telah diambil keputusan perihal luas negara. Terdapat tiga tawaran luas wilayah negara yaitu sebagai berikut.

Bekas wilayah Hindia Belanda dahulu.
Bekas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Irian Timur, dan pulau-pulau sekitarnya.
Bekas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya tetapi dikurangi Irian Barat.

Dari tiga tawaran tersebut, dari 66 orang anggota BPUPKI di antaranya 19 orang menentukan opsi a, 39 orang menentukan opsi b, 6 orang menentukan opsi c, 1 orang lain-lain kawasan dan 1 orang blangko (abstain).

Keputusan lainnya, yaitu membentuk tiga kepanitiaan yaitu sebagai berikut:

panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soepomo;
panitia untuk menilik keuangan dan ekonomi yang diketuai Drs. Moh. Hatta; dan
panitia untuk merancang hal pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikusno Tjokroseojoso.

Pada 14 Juli 1945, Panitia Perancangan Undang-undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal.

Piagam Jakarta Dijadikan Mukaddimah Undang-Undang Dasar

Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk aturan peralihan dengan keadaan perang, 1 pasal mengenai aturan tambahan. Selanjutnya, pada 14 hingga dengan 16 Juli 1945 dirundingkan kembali. Pada 16 Juli 1945 juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah kiprah panitia BPUPKI.

Dalam sidang II BPUPKI Ir. Soekarno sebagai ketua Panitia 9 memberikan hasil keputusan yang disebut Piagam Jakarta untuk dijadikan Mukaddimah Undang-Undang Dasar.

Pada sidang kedua tersebut, dibahas juga perihal rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara hasil dari subpanitia yang diketuai oleh Soepomo. Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyepakati rancangan Mukaddimah dan Batang Tubuh UUD.