Peristiwa Penting Pada Kurun Orde Gres
Pokok pembahasan pada artikel kali ini yaitu perihal peristiwa-peristiwa politik pada masa orde baru, penyimpangan masa orde baru, kebijakan pada masa orde baru, sistem pemerintahan orde baru, kebijakan pemerintahan orde baru, penyimpangan pada masa orde baru, kebijakan politik orde baru.
Demi kepentingan kelangsungan kekuasaan pemerintahannya, Soeharto mulai mengadakan langkah-langkah rehabilitasi dan stabilisasi. Pada tanggal 1 April 1969 dimulailah Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I 1969–1974).
Konsentrasi pembangunan lebih diarahkan pada tercapainya perbaikan kehidupan di bidang ekonomi. Oleh alasannya yaitu itu, perlu dilakukan penataan dan konsolidasi bidang politik semoga tidak mengganggu proses pembangunan.
Proses konsolidasi politik ini terjadi, bisa dilihat dari kejadian pemilu pertama masa Orde Baru.
Pemilihan umum (pemilu) yaitu sarana yang bisa dipakai untuk perpindahan kekuasaan secara tenang dan konstitusional bagi sebuah negara demokrasi.
Golkar sebagai pendatang gres dalam perpolitikan nasional pribadi sanggup menang dalam pemilu tahun 1971. Ada beberapa faktor yang menjadikan Golkar meraih dukungan rakyat.
Jadi, tidak mengherankan apabila Golkar sanggup meraih bunyi yang sangat besar. Demi kelangsungan kekuasaannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Salah satu alasan yang dipakai oleh pemerintah yaitu stabilitas politik tidak akan tercapai apabila jumlah partai terlalu banyak.
Oleh alasannya yaitu itu, mulai tahun 1973 sejumlah partai politik Islam, yaitu NU, PSII, Perti, dan Parmusi berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai ini berasaskan Islam.
Pada tanggal 11 Januari 1973 lima buah partai politik, yaitu PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik, dan MURBA melebur diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Partai ini berasaskan Pancasila dengan ketua umumnya Moh. Isnaeni. Selain kedua partai tersebut, ada Golongan Karya (Golkar) yang semula berjulukan Sekretariat Bersama Golongan Karya. Ketiga kontestan itulah yang boleh mengikuti pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintahan Orde Baru semenjak tahun 1977–1997.
Bahkan, mulai tahun 1987 seluruh organisasi akseptor pemilu harus memakai satu-satunya asas yang diperbolehkan pemerintah, yaitu Pancasila.
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari pemilu ke pemilu, Golkar bisa mendominasi perolehan suara. Apa efek dari fenomena ini?
Golkar bisa menguasai jalur-jalur birokrasi pemerintahan dari level teratas sampai terbawah. Bahkan, ketika itu pemerintahan Orde Baru identik dengan pemerintahan Golkar.
Salah satu buktinya yaitu bermacam-macam bentuk proteksi dan sumbangan pembangunan yang diberikan oleh pejabat-pejabat pemerintah selalu atas nama Golkar.
Setelah sukses menata struktur dan kelembagaan politik nasional, praktik kekuasaan berada di tangan Soeharto sepenuhnya. Ia menjadi operator tunggal dalam penataan sistem perpolitikan nasional, yaitu sebagai presiden, ketua dewan pembina Golkar, dan panglima tertinggi ABRI.
Namun, kekuasaan yang tidak pernah terkontrol itu bermetamorfosis menjadi gurita yang mencengkeram apa pun yang ada di hadapannya.
Meskipun berhasil membangun stabilitas politik dan keamanan serta bisa menekan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan, dan membuat swasembada beras, tetapi kebocoran anggaran pembangunan akhir korupsi telah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa.
Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar. Selain itu, kehidupan pers dan demokrasi dikekang. Akibat penyelewengan kekuasaan tersebut, Soeharto mengalami krisis legimitasi pada tahun 1998.
Sumber https://www.berpendidikan.com
Peristiwa-Peristiwa Politik pada Masa Orde Baru
Transisi kekuasaan sebagai akhir peristiwa Gerakan 30 September/PKI telah dilalui, dengan tampilnya Soeharto sebagai presiden. Pelan-pelan ciri khas pemerintahan yang ia kembangkan berbeda dengan model pendahulunya.Demi kepentingan kelangsungan kekuasaan pemerintahannya, Soeharto mulai mengadakan langkah-langkah rehabilitasi dan stabilisasi. Pada tanggal 1 April 1969 dimulailah Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I 1969–1974).
Konsentrasi pembangunan lebih diarahkan pada tercapainya perbaikan kehidupan di bidang ekonomi. Oleh alasannya yaitu itu, perlu dilakukan penataan dan konsolidasi bidang politik semoga tidak mengganggu proses pembangunan.
Proses konsolidasi politik ini terjadi, bisa dilihat dari kejadian pemilu pertama masa Orde Baru.
Pemilihan umum (pemilu) yaitu sarana yang bisa dipakai untuk perpindahan kekuasaan secara tenang dan konstitusional bagi sebuah negara demokrasi.
Pemili pertama pada masa Orde Baru
Pemilu pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Asas pemilihan yang dipakai dalam pemilu tahun 1971 yaitu umum, langsung, bebas, dan rahasia sesuai klarifikasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969.Golkar sebagai pendatang gres dalam perpolitikan nasional pribadi sanggup menang dalam pemilu tahun 1971. Ada beberapa faktor yang menjadikan Golkar meraih dukungan rakyat.
- Pertama, semenjak kelahirannya Golkar didukung oleh ABRI dan birokrasi pemerintahan.
- Kedua, isu-isu kampanye yang dijual oleh Golkar berfokus pada upaya pembangunan bangsa.
- Ketiga, birokrasi pemerintah dan ABRI ketika itu terlibat aktif dalam upaya memenangkan Golkar.
Jadi, tidak mengherankan apabila Golkar sanggup meraih bunyi yang sangat besar. Demi kelangsungan kekuasaannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Salah satu alasan yang dipakai oleh pemerintah yaitu stabilitas politik tidak akan tercapai apabila jumlah partai terlalu banyak.
Oleh alasannya yaitu itu, mulai tahun 1973 sejumlah partai politik Islam, yaitu NU, PSII, Perti, dan Parmusi berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai ini berasaskan Islam.
Pada tanggal 11 Januari 1973 lima buah partai politik, yaitu PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik, dan MURBA melebur diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Partai ini berasaskan Pancasila dengan ketua umumnya Moh. Isnaeni. Selain kedua partai tersebut, ada Golongan Karya (Golkar) yang semula berjulukan Sekretariat Bersama Golongan Karya. Ketiga kontestan itulah yang boleh mengikuti pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintahan Orde Baru semenjak tahun 1977–1997.
Bahkan, mulai tahun 1987 seluruh organisasi akseptor pemilu harus memakai satu-satunya asas yang diperbolehkan pemerintah, yaitu Pancasila.
 |
| Persentase perolehan bunyi kontestan pemilu Orde Baru 1977-1997 |
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari pemilu ke pemilu, Golkar bisa mendominasi perolehan suara. Apa efek dari fenomena ini?
Golkar bisa menguasai jalur-jalur birokrasi pemerintahan dari level teratas sampai terbawah. Bahkan, ketika itu pemerintahan Orde Baru identik dengan pemerintahan Golkar.
Salah satu buktinya yaitu bermacam-macam bentuk proteksi dan sumbangan pembangunan yang diberikan oleh pejabat-pejabat pemerintah selalu atas nama Golkar.
Setelah sukses menata struktur dan kelembagaan politik nasional, praktik kekuasaan berada di tangan Soeharto sepenuhnya. Ia menjadi operator tunggal dalam penataan sistem perpolitikan nasional, yaitu sebagai presiden, ketua dewan pembina Golkar, dan panglima tertinggi ABRI.
Namun, kekuasaan yang tidak pernah terkontrol itu bermetamorfosis menjadi gurita yang mencengkeram apa pun yang ada di hadapannya.
Meskipun berhasil membangun stabilitas politik dan keamanan serta bisa menekan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan, dan membuat swasembada beras, tetapi kebocoran anggaran pembangunan akhir korupsi telah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bangsa.
Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar. Selain itu, kehidupan pers dan demokrasi dikekang. Akibat penyelewengan kekuasaan tersebut, Soeharto mengalami krisis legimitasi pada tahun 1998.
Post a Comment for "Peristiwa Penting Pada Kurun Orde Gres"