Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Latar Belakang Insiden G 30 S-Pki Terlengkap

Pembahasan kali ini ialah wacana latar belakang pemberontakan G 30 S/PKI, latar belakang terjadinya G 30 S-PKI, insiden G 30 S PKI, dan sejarah G 30 S PKI.

Pemberontakan G 30 S/PKI

Setelah direhabilitasi oleh pemerintah tahun 1950-an jawaban gerakan PKI-Musso di Madiun, secara sistematis PKI mulai memasuki panggung politik nasional.

Pelan-pelan mereka mengadakan konsolidasi organisasi, mendidik para kader, dan mengadakan infiltrasi ke banyak sekali forum dan organisasi. Kamu tentu ingat perjuangan yang secara meyakinkan PKI sanggup masuk empat besar kekuatan nasional dalam pemilu tahun 1955.

Usaha PKI untuk masuk dalam konstelasi politik nasional itu dipermudah dengan adanya gerakan separatisme DI/TII, PRRI/Permesta, dan pembubaran beberapa partai politik yang dianggap terlibat di dalam gerakan-gerakan tersebut.

Untuk memperkuat kedudukan dalam demokrasi terpimpin dan menumbangkan lawan-lawan politiknya, PKI memakai akidah ”Pancasila = Nasakom” dalam banyak sekali kesempatan.

PKI-pun berusaha merapat di balik efek Bung Karno dan berusaha menampilkan gambaran sebagai pendukung Bung Karno yang paling setia.

Kondisi Indonesia Menjelang Pemberontakan G 30 S/PKI

Pembahasan kali ini ialah wacana latar belakang pemberontakan G  Latar Belakang Peristiwa G 30 S-PKI Terlengkap
Kronologi Peristiwa PKI
Fenomena menguatnya korelasi antara Presiden Ir. Soekarno dengan PKI itu tidak luput dari perhatian Angkatan Darat.

Dengan undang-undang keadaan bahaya, Angkatan Darat memang telah mengambil tindakan terhadap PKI yang dianggap menjalankan agresi sepihak dalam Peristiwa Tiga Selatan, yaitu di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan.

Namun, perintah penangkapan terhadap D.N. Aidit dan pelarangan surat kabar PKI ”Harian Rakyat” yang dikeluarkan Angkatan Darat itu justru ditentang oleh presiden.

Begitu pula ketika Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) dan Penguasa Perang Daerah (Peparda) se-Indonesia mengadakan sidang pada bulan September 1960 di Istana Negara.

Saran pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan para panglima kepada presiden semoga jangan percaya terhadap keloyalan PKI baik atas pertimbangan ideologis maupun atas pengalaman-pengalaman yang telah lalu, pun tidak dihiraukan oleh presiden. Bahkan presiden menyalahkan perilaku Tentara Nasional Indonesia dan melarang Peperda untuk terlibat dalam urusan politik.

Dengan efek kebijakan presiden, PKI sanggup terus melenggang dari hadangan Angkatan Darat dan semakin leluasa mempropagandakan langkah-langkah politiknya.

Menko/Wakil Ketua MPRS D.N. Aidit (yang juga ketua PKI), ketika berceramah di depan Kursus Kader Revolusi Angkatan Dwikora tanggal 16 Oktober 1964 berkata bahwa apabila kita (Indonesia) telah mencapai taraf hidup adil dan makmur dan telah hingga kepada sosialisme Indonesia, kita tidak lagi membutuhkan Pancasila.

PKI pun menghantam lawan-lawan politiknya dengan pernyataan ”Anti-Nasakom = anti-Pancasila”. Kehidupan politik ketika itu memang panas sebab banyaknya isu, propaganda, hasutan, dan fitnah yang beredar di masyarakat.

Berbagai kontradiksi dan konflik pun terjadi di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat.

Wakil Sekretaris Jenderal Front Nasional yang juga anggota Comitte Central (CC) PKI Anwar Sanusi menggambarkan bahwa kita kini berada dalam situasi ketika Ibu Pertiwi sedang hamil tua.

Inilah situasi yang melanda Indonesia pada pertengahan bulan September 1965. PKI yang semakin ofensif dan Angkatan Darat saling berhadapan.

Pernyataan dan kebijakan Presiden Ir. Soekarno pada masa demokrasi terpimpin tidak saja merangsang dan memberi peluang kepada PKI, tetapi juga menyudutkan TNI.

Sejak PKI berhasil menembus empat besar dalam pemilu tahun 1955, Bung Karno mulai menempatkan orang-orang PKI di banyak sekali forum bentukan pemerintah.

Misalnya dalam penyusunan DPR-GR, DPA, dan Front Nasional. Berdasar pengalaman tahun 1948, pimpinan Tentara Nasional Indonesia memang tidak percaya lagi kepada loyalitas dan kesetiaan PKI terhadap Pancasila, Undang- Undang Dasar, dan kekuasaan yang sah.

Namun, presiden menghargai PKI sebagai kekuatan yang mendukung konsepsi-konsepsi presiden sehingga harus diberi posisi yang memadai. Ide dasar Ir. Soekarno untuk mempersatukan seluruh potensi bangsa sanggup dimanfaatkan secara baik oleh PKI.

Dalam kemelut tiga kekuatan politik yaitu PKI, Ir. Soekarno, dan Angkatan Darat itulah meletus Gerakan 30 September 1965/PKI.

Catatan: Kebenaran sejarah ini belum valid, tunggu update selanjutnya!

Sumber https://www.berpendidikan.com

Post a Comment for "Latar Belakang Insiden G 30 S-Pki Terlengkap"