Pengertian, Sejarah Dan Latar Belakang Berdirinya Pbb (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
Pembahasan kali ini yakni perihal forum PBB, tujuan berdirinya PBB, struktur organisasi PBB, piagam PBB, latar belakang pembentukan PBB, peranan PBB, pendiri PBB, jumlah anggota PBB, dan tanggal didirikannya PBB.
(Kami rakyat dari Perserikatan Bangsa- Bangsa, berketetapan hati untuk menyelamatkan generasi-generasi yang akan tiba dari tragedi perang, yang telah dua kali dalam penghidupan kita telah menimbulkan derita yang tidak terhingga kepada umat insan . . .).
Itulah alinea pertama dari pembukaan Piagam PBB. Kapan, di mana, dan oleh siapa saja naskah bersejarah itu ditandatangani, akan kau ketahui dari bahan berikut ini.
Apabila dirunut dan dianalisis kembali akan terdapat beberapa rentetan sejarah ibarat berikut ini.
Setelah tentara Jerman mulai terdesak dalam pertempuran di banyak sekali front, pada tanggal 4 Februari 1945 dilangsungkan Konferensi Yalta di Semenanjung Krim. Hadir ketika itu Roosevelt (Amerika), Churchill (Inggris), dan Stalin (Uni Soviet).
Isinya, selain mencari cara memberi pukulan terakhir kepada Jerman, juga membagi Eropa serta memfinalkan pembentukan PBB. Ternyata, Konferensi Yalta itulah yang mendasari pembagian Eropa menjadi dua, yaitu Eropa Barat dengan dominasim Amerika dan Eropa Timur dengan dominasi Uni Soviet.
Sejak piagam itu ditandatangani tanggal 28 Juni 1945 sampai ketika ini, dunia memang terhindar dari tragedi dan malapetaka jawaban Perang Dunia. Namun, bukan berarti hal ini menunjukkan kesuksesan PBB di dalam mengelola kekerabatan diplomasi antarnegara.
PBB sering tidak kuasa menolak imbas dan intervensi Amerika Serikat dalam menangani dan menuntaskan masalah dan pertikaian antarnegara. Meskipun begitu, negara-negara yang ingin menjadi anggota PBB semakin bertambah.
Namun, sesudah Dewan Keamanan tetapkan bahwa setiap negara yang berdaulat dan cinta tenang harus bersedia mendapatkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tertera dalam Piagam PBB itu, keanggotaan PBB semakin bertambah.
Hampir semua negara-negara yang telah merdeka dan berdaulat eksklusif mendaftarkan diri sebagai anggota PBB. Tiap-tiap negara mengirim utusannya untuk duduk sebagai perwakilan tetap negara yang bersangkutan dan berkedudukan di PBB.
Bagaimana tugas dan acara PBB sendiri di dalam mengakomodasi kepentingan ratusan anggotanya itu?
Kamu tentu ingat, pada usaha PBB untuk ikut menuntaskan pertikaian antara Indonesia dan Belanda pada awal kemerdekaan. Misalnya dengan membentuk Goodwill Commission atau Komisi Jasa Baik yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN).
Selain membantu menuntaskan konflik yang terjadi di Indonesia, PBB juga berusaha menjalankan dekolonisasi untuk mengakhiri penjajahan, dengan mendukung usaha kemerdekaan bangsa-bangsa dan menyebarkan wilayah yang masih bodoh dalam trusteeship.
Pada tahun 1967 PBB tetapkan bahwa mandataris Afrika Selatan atas Namibia diserahkan kepada PBB.
Untuk mencegah konflik terbuka antara Afrika Selatan (yang pro-Barat) dan Angol (yang pro-Timur) dalam memperebutkan tempat yang kaya tambang di Namibia, PBB membentuk United Nations Transition Assistance Group (UNTAG).
Tugasnya sebagai pemerintahan peralihan dari tempat mandat menjadi negara merdeka. Coba kau bandingkan dengan keberadaan UNTEA dalam kasus Irian Barat.
Langkah serupa juga diambil PBB di Mikronesia, sebuah kepulauan yang terdiri atas 2.250 pulau di antara Indonesia-Jepang dan Filipina-Hawaii di Pasifik Barat Daya.
Pulau-pulau ibarat Mariana, Karolina, Yap, Palau, Gilbert, dan Kepulauan Marshall merupakan kepulauan yang strategis dan menjadi tempat mandat yang dipercayakan kepada Jepang dan Amerika Serikat sesudah Perang Dunia I.
Namun, sesudah Perang Dunia II berakhir, tempat mandat Jepang jatuh ke tangan Amerika Serikat. PBB kemudian menjadikan Kepulauan Mikronesia berada di bawah Dewan Perwalian sebagai Trust Territory of the Pasific Island tahun 1980. Negara tersebut merdeka dan terlepas dari Amerika Serikat tahun 1981.
Begitulah acara PBB dalam menuntaskan banyak sekali masalah konflik. Namun, salah satu hasil KMB dalam mencapai perdamaian dunia yakni dikeluarkannya Declaration on Decolonization pada tahun 1960.
Isinya antara lain menolak segala bentuk pemerasan, penaklukan, penjajahan, dan agresi bersenjata. Semua rakyat memiliki hak untuk memilih status politik mereka dan menyebarkan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya.
Apa dampak dari dikeluarkannya Deklarasi Dekolonisasi itu? Dari seratus negara merdeka pada tahun 1960 menjadi 152 negara pada tahun 1980.
Satu di antaranya yakni Zimbabwe yang pada tahun 1965 menjadi ”negara merdeka di bawah Ian Smith”, oleh PBB dinyatakan sebagai tempat nonself governing.
a. Pengakuan hak untuk hidup.
b. Menentang tindakan-tindakan atau penghukuman yang tidak berperikemanusiaan.
c. Melarang perbudakan, penjualan budak, dan kerja paksa.
d. Mengakui kemerdekaan bergerak dan kebebasan untuk meninggalkan suatu negara termasuk negaranya sendiri.
Sementara itu, untuk mengantisipasi semakin banyaknya pertikaian mmengenai perbatasan laut, PBB mengadakan Konferensi Laut I tahun 1958.
Keputusan yang diambil antara lain perihal wilayah bahari dan perbatasannya, duduk kasus bahari bebas, penangkapan ikan, dan proteksi terhadap sumbersumber hidup di bahari bebas, serta batas landas laut.
Konferensi Laut II tahun 1960 tetapkan batas-batas wilayah perairan. Bagaimana tugas Indonesia dalam organisasi PBB?
Kontingen tersebut dikirim ke banyak sekali belahan dunia untuk misi yang beragam. Itulah perkembangan PBB dari waktu ke waktu dan tugas Indonesia di dalamnya.
Tentu tugas Indonesia tidak hanya sebatas pengiriman kontingen pasukan perdamaian atau peace keeping operations.
Seorang tokoh politikus Indonesia yang populer Adam Malik bahkan pernah menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia tercatat sebagai orang Asia kedua yang pernah memimpin sidang forum tertinggi tubuh dunia tersebut.
Selain itu, Indonesia juga aktif dalam bermacam-macam acara yang diadakan oleh PBB. Yang paling akhir, Indonesia terpilih sebagai ketua komisi HAM PBB pada tahun 2005. Posisi ini dijabat oleh wakil tetap RI untuk PBB di Geneva, Swiss, Dr. Makarim Wibisono.
Ini tentu kepercayaan yang besar bagi Indonesia sehingga kita sanggup mengurangi pelanggaran HAM. Indonesia sekarang terpilih menjadi Dewan HAM atau Human Right Council pengganti forum gres dari komisi HAM dengan santunan 165 bunyi pada tanggal 9 Mei 2006.
Selain itu, juga secara resmi telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2007–2008.
Bersama-sama dengan lima negara yang juga terpilih pada periode yang sama, yaitu Afrika Selatan, Belgia, Italia, dan sebuah negara yang mewakili Amerika Latin.
Namun, santunan Indonesia pada Resolusi Nomor 1747 DK PBB tahun 2007 menjatuhkan hukuman terhadap Iran yang menyebarkan nuklir menimbulkan pro dan kontra di dalam dan luar negeri.
Sumber https://www.berpendidikan.com
Perkembangan PBB dan Peran Indonesia
”We the people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind . . . .”(Kami rakyat dari Perserikatan Bangsa- Bangsa, berketetapan hati untuk menyelamatkan generasi-generasi yang akan tiba dari tragedi perang, yang telah dua kali dalam penghidupan kita telah menimbulkan derita yang tidak terhingga kepada umat insan . . .).
Itulah alinea pertama dari pembukaan Piagam PBB. Kapan, di mana, dan oleh siapa saja naskah bersejarah itu ditandatangani, akan kau ketahui dari bahan berikut ini.
Apabila dirunut dan dianalisis kembali akan terdapat beberapa rentetan sejarah ibarat berikut ini.
Setelah tentara Jerman mulai terdesak dalam pertempuran di banyak sekali front, pada tanggal 4 Februari 1945 dilangsungkan Konferensi Yalta di Semenanjung Krim. Hadir ketika itu Roosevelt (Amerika), Churchill (Inggris), dan Stalin (Uni Soviet).
Isinya, selain mencari cara memberi pukulan terakhir kepada Jerman, juga membagi Eropa serta memfinalkan pembentukan PBB. Ternyata, Konferensi Yalta itulah yang mendasari pembagian Eropa menjadi dua, yaitu Eropa Barat dengan dominasim Amerika dan Eropa Timur dengan dominasi Uni Soviet.
Piagam PBB
Satu setengah bulan sesudah Victory Day/V-Day atau Hari Kemenangan Sekutu atas Jerman tanggal 7 Mei 1945, Piagam PBB ditandatangani lima puluh negara di San Francisco.Sejak piagam itu ditandatangani tanggal 28 Juni 1945 sampai ketika ini, dunia memang terhindar dari tragedi dan malapetaka jawaban Perang Dunia. Namun, bukan berarti hal ini menunjukkan kesuksesan PBB di dalam mengelola kekerabatan diplomasi antarnegara.
PBB sering tidak kuasa menolak imbas dan intervensi Amerika Serikat dalam menangani dan menuntaskan masalah dan pertikaian antarnegara. Meskipun begitu, negara-negara yang ingin menjadi anggota PBB semakin bertambah.
Jumlah negara anggota PBB
Semula, jumlah anggota PBB hanya terbatas pada 50 (lima puluh) negara yang ikut menandatangani Piagam Perdamaian San Francisco tanggal 26 Juni 1945.Namun, sesudah Dewan Keamanan tetapkan bahwa setiap negara yang berdaulat dan cinta tenang harus bersedia mendapatkan kewajiban-kewajiban sebagaimana tertera dalam Piagam PBB itu, keanggotaan PBB semakin bertambah.
Hampir semua negara-negara yang telah merdeka dan berdaulat eksklusif mendaftarkan diri sebagai anggota PBB. Tiap-tiap negara mengirim utusannya untuk duduk sebagai perwakilan tetap negara yang bersangkutan dan berkedudukan di PBB.
Peran dan Tujuan PBB
 |
| PBB |
Kamu tentu ingat, pada usaha PBB untuk ikut menuntaskan pertikaian antara Indonesia dan Belanda pada awal kemerdekaan. Misalnya dengan membentuk Goodwill Commission atau Komisi Jasa Baik yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN).
Selain membantu menuntaskan konflik yang terjadi di Indonesia, PBB juga berusaha menjalankan dekolonisasi untuk mengakhiri penjajahan, dengan mendukung usaha kemerdekaan bangsa-bangsa dan menyebarkan wilayah yang masih bodoh dalam trusteeship.
Pada tahun 1967 PBB tetapkan bahwa mandataris Afrika Selatan atas Namibia diserahkan kepada PBB.
Untuk mencegah konflik terbuka antara Afrika Selatan (yang pro-Barat) dan Angol (yang pro-Timur) dalam memperebutkan tempat yang kaya tambang di Namibia, PBB membentuk United Nations Transition Assistance Group (UNTAG).
Tugasnya sebagai pemerintahan peralihan dari tempat mandat menjadi negara merdeka. Coba kau bandingkan dengan keberadaan UNTEA dalam kasus Irian Barat.
Langkah serupa juga diambil PBB di Mikronesia, sebuah kepulauan yang terdiri atas 2.250 pulau di antara Indonesia-Jepang dan Filipina-Hawaii di Pasifik Barat Daya.
Pulau-pulau ibarat Mariana, Karolina, Yap, Palau, Gilbert, dan Kepulauan Marshall merupakan kepulauan yang strategis dan menjadi tempat mandat yang dipercayakan kepada Jepang dan Amerika Serikat sesudah Perang Dunia I.
Namun, sesudah Perang Dunia II berakhir, tempat mandat Jepang jatuh ke tangan Amerika Serikat. PBB kemudian menjadikan Kepulauan Mikronesia berada di bawah Dewan Perwalian sebagai Trust Territory of the Pasific Island tahun 1980. Negara tersebut merdeka dan terlepas dari Amerika Serikat tahun 1981.
Begitulah acara PBB dalam menuntaskan banyak sekali masalah konflik. Namun, salah satu hasil KMB dalam mencapai perdamaian dunia yakni dikeluarkannya Declaration on Decolonization pada tahun 1960.
Isinya antara lain menolak segala bentuk pemerasan, penaklukan, penjajahan, dan agresi bersenjata. Semua rakyat memiliki hak untuk memilih status politik mereka dan menyebarkan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya.
Apa dampak dari dikeluarkannya Deklarasi Dekolonisasi itu? Dari seratus negara merdeka pada tahun 1960 menjadi 152 negara pada tahun 1980.
Satu di antaranya yakni Zimbabwe yang pada tahun 1965 menjadi ”negara merdeka di bawah Ian Smith”, oleh PBB dinyatakan sebagai tempat nonself governing.
Persetujuan Hak-Hak Sipil dan Politik
Akhirnya, melalui pemilu yang adil tanggal 18 April 1980, negara tersebut menjadi negara merdeka. Pada tahun 1980 PBB juga mengeluarkan The Covenant on Civil and Political Rights atau Persetujuan Hak-Hak Sipil dan Politik. Isinya antara lain sebagai berikut.a. Pengakuan hak untuk hidup.
b. Menentang tindakan-tindakan atau penghukuman yang tidak berperikemanusiaan.
c. Melarang perbudakan, penjualan budak, dan kerja paksa.
d. Mengakui kemerdekaan bergerak dan kebebasan untuk meninggalkan suatu negara termasuk negaranya sendiri.
Sementara itu, untuk mengantisipasi semakin banyaknya pertikaian mmengenai perbatasan laut, PBB mengadakan Konferensi Laut I tahun 1958.
Keputusan yang diambil antara lain perihal wilayah bahari dan perbatasannya, duduk kasus bahari bebas, penangkapan ikan, dan proteksi terhadap sumbersumber hidup di bahari bebas, serta batas landas laut.
Konferensi Laut II tahun 1960 tetapkan batas-batas wilayah perairan. Bagaimana tugas Indonesia dalam organisasi PBB?
Peran Indonesia dalam Badan PBB
Indonesia selain tercatat sebagai anggota PBB dan badan-badan dunia, turut pula berpartisipasi aktif dalam banyak sekali kegiatan. Untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia, Indonesia mengirimkan kontingennya atas nama PBB dengan nama Pasukan Garuda.Kontingen tersebut dikirim ke banyak sekali belahan dunia untuk misi yang beragam. Itulah perkembangan PBB dari waktu ke waktu dan tugas Indonesia di dalamnya.
Tentu tugas Indonesia tidak hanya sebatas pengiriman kontingen pasukan perdamaian atau peace keeping operations.
Seorang tokoh politikus Indonesia yang populer Adam Malik bahkan pernah menjadi ketua sidang Majelis Umum PBB ke-26 di New York. Ia tercatat sebagai orang Asia kedua yang pernah memimpin sidang forum tertinggi tubuh dunia tersebut.
Selain itu, Indonesia juga aktif dalam bermacam-macam acara yang diadakan oleh PBB. Yang paling akhir, Indonesia terpilih sebagai ketua komisi HAM PBB pada tahun 2005. Posisi ini dijabat oleh wakil tetap RI untuk PBB di Geneva, Swiss, Dr. Makarim Wibisono.
Ini tentu kepercayaan yang besar bagi Indonesia sehingga kita sanggup mengurangi pelanggaran HAM. Indonesia sekarang terpilih menjadi Dewan HAM atau Human Right Council pengganti forum gres dari komisi HAM dengan santunan 165 bunyi pada tanggal 9 Mei 2006.
Selain itu, juga secara resmi telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2007–2008.
Bersama-sama dengan lima negara yang juga terpilih pada periode yang sama, yaitu Afrika Selatan, Belgia, Italia, dan sebuah negara yang mewakili Amerika Latin.
Namun, santunan Indonesia pada Resolusi Nomor 1747 DK PBB tahun 2007 menjatuhkan hukuman terhadap Iran yang menyebarkan nuklir menimbulkan pro dan kontra di dalam dan luar negeri.
Post a Comment for "Pengertian, Sejarah Dan Latar Belakang Berdirinya Pbb (Perserikatan Bangsa-Bangsa)"