Peristiwa-Peristiwa Politik Dan Ekonomi Indonesia Pasca Akreditasi Kedaulatan
Melalui pembahasan kali ini kita akan menganalisis persoalan-persoalan yang lahir dari korelasi pusat-daerah, persaingan ideologis, dan pergolakan sosial politik hingga tahun 1960-an.
Rata-rata konflik itu disebabkan sisa-sisa efek Belanda, perebutan kekuasaan, serta ketidaksiapan tempat dalam mendapatkan dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat.
Dari situlah kita sanggup merunut munculnya banyak sekali gerakan dan pergolakan tempat yang menghipnotis tatanan politik nasional. Gerakan-gerakan itu sanggup berkembang lantaran adanya tunjangan dari beberapa panglima daerah. (Baca Selengkapnya.... )
Belanda meninggalkan beban utang luar negeri kita sebesar Rp1,5 miliar dan utang dalam negeri sejumlah Rp2,8 miliar.
Defisit pemerintah waktu itu sejumlah Rp5,1 miliar.
(Baca Selengkapnya.... )
Dari sinilah ia mulai menggagas demokrasi terpimpin. Hal ini antara lain dia suarakan dalam konsepsinya yang ia sampaikan pada tanggal 21 Februari 1957.
Presiden beropini bahwa sistem demokrasi parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia sehingga harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.
Ide presiden itu menjadikan perdebatan di masyarakat dan di DPR. Moh. Natsir dan para pemimpin Masyumi menentang gagasan itu.
Salah satu alasannya bahwa mengubah sistem pemerintahan dan susunan ketatanegaraan secara radikal menyerupai itu yaitu wewenang Konstituante. PNI dan NU bersikap ambivalen.
Sementara itu, PKI yang mencoba mencari perlindungan, mendukung gagasan presiden tersebut. Kaum komunis ketika itu memang dimusuhi oleh pihak tentara dan partaipartai lainnya. Kedekatan antara Ir. Soekarno dengan PKI ini tidak luput dari perhatian lawan-lawan politiknya.
Sumber https://www.berpendidikan.com
Rata-rata konflik itu disebabkan sisa-sisa efek Belanda, perebutan kekuasaan, serta ketidaksiapan tempat dalam mendapatkan dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat.
Peristiwa-peristiwa politik Indonesia pasca ratifikasi kedaulatan
Ada dua hal yang melatarbelakangi munculnya rasa ketidaksenangan di banyak sekali daerah. Pertama, alokasi biaya pembangunan yang diterima dari sentra tidak sesuai dengan cita-cita daerah. Kedua, di banyak sekali tempat belum muncul rasa percaya kepada pemerintah.Dari situlah kita sanggup merunut munculnya banyak sekali gerakan dan pergolakan tempat yang menghipnotis tatanan politik nasional. Gerakan-gerakan itu sanggup berkembang lantaran adanya tunjangan dari beberapa panglima daerah. (Baca Selengkapnya.... )
Peristiwa-Peristiwa di Bidang Ekonomi
Pengakuan kedaulatan ternyata belum sanggup menuntaskan usaha yang dijalankan bangsa Indonesia.Belanda meninggalkan beban utang luar negeri kita sebesar Rp1,5 miliar dan utang dalam negeri sejumlah Rp2,8 miliar.
Defisit pemerintah waktu itu sejumlah Rp5,1 miliar.
(Baca Selengkapnya.... )
 |
| Kondisi Politik Ekonomi pasca Pengakuan Kedaulatan |
Dampak Persaingan Ideologis
Saat berpidato di depan sidang DPR, Presiden Ir. Soekarno menginginkan adanya demokrasi ala Indonesia, yang lebih didasarkan atas mufakat daripada demokrasi Barat yang cenderung memecah belah dengan ciri khas persaingan antara pemerintah dan oposisi.Dari sinilah ia mulai menggagas demokrasi terpimpin. Hal ini antara lain dia suarakan dalam konsepsinya yang ia sampaikan pada tanggal 21 Februari 1957.
Presiden beropini bahwa sistem demokrasi parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia sehingga harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin.
Ide presiden itu menjadikan perdebatan di masyarakat dan di DPR. Moh. Natsir dan para pemimpin Masyumi menentang gagasan itu.
Salah satu alasannya bahwa mengubah sistem pemerintahan dan susunan ketatanegaraan secara radikal menyerupai itu yaitu wewenang Konstituante. PNI dan NU bersikap ambivalen.
Sementara itu, PKI yang mencoba mencari perlindungan, mendukung gagasan presiden tersebut. Kaum komunis ketika itu memang dimusuhi oleh pihak tentara dan partaipartai lainnya. Kedekatan antara Ir. Soekarno dengan PKI ini tidak luput dari perhatian lawan-lawan politiknya.
Post a Comment for "Peristiwa-Peristiwa Politik Dan Ekonomi Indonesia Pasca Akreditasi Kedaulatan"